BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Juni 2026 untuk 10 Juta KPM, Begini Cara Klaimnya!

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kabar gembira ini datang dengan alokasi dana sebesar Rp900.000 yang akan dicairkan pada Juni 2026. Program ini menargetkan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu inisiatif terbesar untuk menopang ekonomi keluarga prasejahtera.

Penyaluran BLT Kesra ini diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Bantuan ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Mari kita telusuri lebih jauh mengenai BLT Kesra ini, siapa saja yang berhak menerimanya, dan bagaimana cara mudah untuk mengklaimnya.

Mengenal Lebih Dekat BLT Kesra Rp900 Ribu

Program BLT Kesra merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial. Bantuan ini bukan sekadar uang tunai, melainkan sebuah investasi sosial untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Dengan menyasar 10 juta KPM, jangkauan program ini sangat luas, mencakup berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penentuan KPM, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.

Tujuan Utama Penyaluran BLT Kesra

Penyaluran BLT Kesra memiliki beberapa tujuan strategis yang menjadi landasan program ini. Setiap tujuan dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat penerima.

• Meringankan Beban Ekonomi Keluarga: Ini adalah tujuan paling mendasar. Bantuan tunai ini diharapkan dapat membantu KPM memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan papan.
• Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: Dengan adanya tambahan dana, KPM diharapkan dapat berbelanja lebih banyak, yang pada gilirannya akan memutar roda perekonomian lokal.
• Mengurangi Angka Kemiskinan: Program BLT Kesra merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
• Mendorong Stabilitas Sosial: Kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan mengurangi potensi gejolak di masyarakat.
• Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Dengan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, program ini secara tidak langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sumber Dana BLT Kesra

Pendanaan BLT Kesra berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan khusus untuk program-program kesejahteraan sosial. Proses alokasi dana ini melalui pembahasan yang cermat di DPR dan kementerian terkait, memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk menjangkau seluruh KPM yang ditargetkan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan, dan proses audit dilakukan secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan.

Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT Kesra?

Pemerintah telah menetapkan kriteria yang jelas dan terukur untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Kesra. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang tidak semestinya. Pemahaman terhadap kriteria ini sangat penting untuk masyarakat yang ingin mengetahui kelayakan mereka.

Proses penentuan KPM melibatkan data terpadu dari berbagai sumber, termasuk data dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala untuk menjaga akurasi daftar penerima.

Kriteria Utama Penerima BLT Kesra

Ada beberapa kriteria utama yang menjadi penentu kelayakan seseorang atau keluarga untuk menerima BLT Kesra. Kriteria ini bersifat akumulatif, artinya semua harus terpenuhi.

• Warga Negara Indonesia (WNI): Penerima BLT Kesra haruslah WNI yang sah, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid.
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Ini adalah syarat mutlak. DTKS merupakan basis data utama pemerintah yang berisi informasi mengenai status sosial ekonomi masyarakat. Hanya KPM yang terdaftar dan masuk dalam kategori prasejahtera atau rentan miskin di DTKS yang berhak menerima.
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri: Program ini menyasar masyarakat sipil yang membutuhkan. Oleh karena itu, individu yang berstatus sebagai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tidak memenuhi syarat.
• Bukan Karyawan BUMN/BUMD: Sama seperti ASN/TNI/Polri, karyawan BUMN atau BUMD juga tidak termasuk dalam kategori penerima BLT Kesra.
• Tidak Memiliki Penghasilan Tetap yang Cukup: Kriteria ini seringkali menjadi penentu utama. KPM haruslah keluarga dengan penghasilan di bawah rata-rata upah minimum regional (UMR) atau tidak memiliki penghasilan tetap sama sekali.
• Prioritas untuk Kelompok Rentan: Meskipun tidak menjadi kriteria tunggal, pemerintah memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

Pentingnya Data DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah tulang punggung dari semua program bantuan sosial pemerintah, termasuk BLT Kesra. DTKS merupakan sistem data yang komprehensif, mencakup informasi demografi dan status sosial ekonomi jutaan keluarga di Indonesia.

• Basis Data Utama: Semua program bansos menggunakan DTKS sebagai acuan utama untuk menentukan penerima.
• Verifikasi Berkelanjutan: Data dalam DTKS terus diperbarui melalui proses verifikasi dan validasi yang melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, dan masyarakat.
• Transparansi: Dengan adanya DTKS, proses penentuan penerima menjadi lebih transparan dan akuntabel.
• Pembaruan Data: Masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar di DTKS dapat mengajukan diri untuk diverifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem.

Cara Mudah Klaim BLT Kesra Rp900 Ribu

Setelah mengetahui kriteria penerima, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana cara mengklaim BLT Kesra ini. Prosesnya dirancang agar mudah diakses oleh seluruh KPM, dengan beberapa opsi penyaluran yang tersedia. Penting untuk mengikuti setiap langkah dengan cermat agar proses pencairan berjalan lancar dan tanpa kendala.

Pemerintah telah menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penyaluran bantuan ini. Kerjasama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

1. Cek Status Penerima Melalui Website Resmi

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan status sebagai penerima BLT Kesra. Informasi ini dapat diakses secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial.

• Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
• Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai domisili.
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
• Ketik kode captcha yang muncul.
• Klik tombol "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. Jika terdaftar, akan muncul jenis bantuan yang diterima dan status penyalurannya.

2. Penyaluran Melalui Bank Himbara

Bagi KPM yang memiliki rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BTN, dana BLT Kesra akan langsung ditransfer ke rekening tersebut.

• Pastikan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu ATM bank Himbara yang aktif.
• Dana akan masuk secara otomatis ke rekening sesuai jadwal pencairan.
• Lakukan penarikan tunai di ATM atau melalui teller bank terdekat dengan membawa KKS dan KTP.

Penting untuk selalu menjaga kerahasiaan PIN ATM dan tidak memberikannya kepada siapapun.

3. Penyaluran Melalui Kantor Pos

Untuk KPM yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau tinggal di daerah yang sulit dijangkau bank, penyaluran BLT Kesra akan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.

• KPM akan menerima surat undangan pencairan dari pihak desa/kelurahan atau Kantor Pos.
• Bawa surat undangan, KTP asli, dan Kartu Keluarga (KK) asli saat datang ke Kantor Pos.
• Petugas Kantor Pos akan memverifikasi data dan melakukan pencairan dana.
• Proses ini biasanya melibatkan pengambilan foto sebagai bukti pencairan.

Disarankan untuk datang sesuai jadwal yang tertera di surat undangan untuk menghindari antrean panjang.

4. Jadwal Pencairan BLT Kesra

Pencairan BLT Kesra Rp900.000 dijadwalkan pada bulan Juni 2026. Namun, perlu diingat bahwa jadwal ini bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan.

• Awal Juni 2026: Umumnya, penyaluran dimulai pada minggu pertama atau kedua bulan Juni.
• Bertahap: Pencairan dapat dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah, jadi tidak semua KPM akan menerima di hari yang sama.
• Informasi Resmi: Selalu pantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau pemerintah daerah terkait jadwal pasti pencairan di wilayah masing-masing.

5. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Pencairan

Agar proses pencairan BLT Kesra berjalan lancar, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh KPM.

• Bawa Dokumen Lengkap: Pastikan membawa KTP asli, KK asli, dan surat undangan (jika melalui Kantor Pos).
• Jaga Keamanan Dokumen: Hindari kehilangan atau kerusakan dokumen penting.
• Jangan Percaya Calo: Pencairan BLT Kesra tidak memerlukan bantuan pihak ketiga atau calo. Semua proses dapat dilakukan sendiri.
• Laporkan Kecurangan: Jika menemukan indikasi kecurangan atau pungutan liar, segera laporkan kepada pihak berwenang atau Kementerian Sosial.
• Periksa Jumlah Dana: Setelah menerima dana, pastikan jumlahnya sesuai dengan yang seharusnya, yaitu Rp900.000.

Pentingnya Pembaruan Data DTKS untuk BLT Kesra

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah fondasi utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk BLT Kesra. Keakuratan dan pembaruan data dalam DTKS menjadi sangat krusial untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar atau ada perubahan status ekonomi, perlu memahami bagaimana cara memperbarui data ini.

Pembaruan data DTKS bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dengan data yang akurat, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Cara Mendaftar atau Memperbarui Data di DTKS

Masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar di DTKS, atau yang status ekonominya berubah menjadi lebih membutuhkan, dapat mengajukan diri untuk didaftarkan atau diperbarui datanya.

• Datang ke Kantor Desa/Kelurahan: Langkah pertama adalah mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat.
• Bawa Dokumen Pendukung: Siapkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) asli.
• Sampaikan Permohonan: Sampaikan kepada petugas bahwa ingin mendaftar atau memperbarui data di DTKS.
• Pengisian Formulir: Petugas akan membantu mengisi formulir pendaftaran atau pembaruan data.
• Verifikasi dan Validasi: Setelah data diajukan, akan ada proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah, biasanya melibatkan kunjungan ke rumah oleh petugas sosial atau RT/RW setempat.
• Musyawarah Desa/Kelurahan: Data yang telah diverifikasi akan dibahas dalam Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) untuk ditetapkan sebagai calon penerima.
• Pengajuan ke Kementerian Sosial: Hasil Musdes/Muskel kemudian diajukan ke Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam DTKS.

Proses ini mungkin memakan waktu, jadi kesabaran dan proaktif dalam menanyakan perkembangan sangat diperlukan.

Dampak Data yang Tidak Akurat

Data yang tidak akurat dalam DTKS dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

• Bantuan Tidak Tepat Sasaran: Ini adalah masalah paling umum. Jika data tidak akurat, bantuan bisa jatuh ke tangan yang tidak berhak, sementara yang membutuhkan justru terlewatkan.
• Penumpukan Penerima: Data ganda atau penerima yang sudah tidak layak namun masih terdaftar dapat menyebabkan penumpukan dan mengurangi kuota bagi yang benar-benar membutuhkan.
• Inefisiensi Anggaran: Pemerintah akan mengeluarkan anggaran untuk penerima yang tidak tepat, menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan dana publik.
• Kesenjangan Sosial: Ketidakadilan dalam penyaluran bantuan dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan status ekonomi atau ketidaksesuaian data sangat penting untuk menjaga integritas DTKS.

Memantau Perkembangan Informasi BLT Kesra

Informasi mengenai program bantuan sosial, termasuk BLT Kesra, seringkali dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penting bagi KPM dan masyarakat umum untuk selalu memantau perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi. Kehati-hatian dalam menerima informasi juga sangat diperlukan untuk menghindari berita palsu atau penipuan.

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Berbagai kanal komunikasi telah disiapkan untuk tujuan ini.

Sumber Informasi Resmi BLT Kesra

Agar tidak salah informasi, selalu rujuk pada sumber-sumber resmi pemerintah.

• Situs Web Kementerian Sosial (Kemensos): Situs resmi Kemensos (kemensos.go.id) adalah sumber utama informasi terkait program bantuan sosial. Seringkali terdapat pengumuman dan berita terbaru di sana.
• Situs Web Cek Bansos: Situs cekbansos.kemensos.go.id adalah alat untuk memeriksa status penerima bantuan.
• Media Sosial Resmi Kemensos: Ikuti akun media sosial resmi Kementerian Sosial (misalnya Instagram, Twitter, Facebook) untuk pembaruan cepat dan infografis informatif.
• Kantor Desa/Kelurahan: Petugas di kantor desa atau kelurahan merupakan sumber informasi lokal yang sangat valid, terutama terkait jadwal dan prosedur pencairan di wilayah masing-masing.
• Pemerintah Daerah: Situs web atau kantor dinas sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga seringkali mempublikasikan informasi relevan.
• Media Massa Nasional Terpercaya: Ikuti berita dari media massa nasional yang kredibel dan memiliki reputasi baik dalam menyampaikan informasi pemerintah.

Waspada Terhadap Penipuan

Dalam setiap program bantuan sosial, selalu ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penipuan. KPM harus selalu waspada dan tidak mudah percaya pada tawaran atau informasi yang mencurigakan.

• Tidak Ada Pungutan Biaya: Pencairan BLT Kesra tidak dipungut biaya apapun. Jika ada yang meminta uang atau imbalan, itu adalah penipuan.
• Jangan Berikan Data Pribadi: Jangan pernah memberikan PIN ATM, password, atau informasi pribadi sensitif lainnya kepada siapapun yang mengaku dari pihak penyalur bantuan.
• Verifikasi Informasi: Jika menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan program BLT Kesra, selalu verifikasi kebenarannya melalui sumber resmi sebelum mengambil tindakan apapun.
• Laporkan Indikasi Penipuan: Segera laporkan kepada pihak berwenang (kepolisian) atau Kementerian Sosial jika menemukan indikasi penipuan.

Dengan kewaspadaan dan selalu merujuk pada sumber resmi, KPM dapat menghindari risiko penipuan dan memastikan bantuan diterima dengan aman.

Proyeksi Dampak BLT Kesra Terhadap Perekonomian Lokal

Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 kepada 10 juta KPM bukan hanya sekadar bantuan tunai, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Dana yang disalurkan akan langsung masuk ke kantong masyarakat, yang kemudian akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Efek domino dari pembelanjaan ini dapat menciptakan multiplier effect yang positif.

Pemerintah berharap bahwa bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi stimulan ekonomi yang signifikan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang memiliki banyak KPM.

Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga

Salah satu dampak paling langsung dari BLT Kesra adalah peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan adanya tambahan dana, KPM akan memiliki kemampuan lebih untuk membeli barang dan jasa.

• Peningkatan Permintaan Barang Pokok: Kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pangan lainnya akan mengalami peningkatan permintaan. Ini akan menguntungkan pedagang kecil dan pasar tradisional.
• Daya Beli yang Terjaga: Di tengah inflasi atau kenaikan harga, BLT Kesra membantu menjaga daya beli masyarakat, sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan esensial.
• Stimulus bagi UMKM: Banyak KPM akan membelanjakan uangnya di warung-warung kecil, toko kelontong, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya di lingkungan sekitar. Ini memberikan suntikan modal dan omzet bagi UMKM.

Perputaran Uang di Daerah

Dana BLT Kesra yang disalurkan akan menciptakan perputaran uang yang signifikan di tingkat daerah.

• Aliran Dana ke Pedesaan: Banyak KPM berada di daerah pedesaan. Penyaluran BLT akan membawa aliran dana segar ke desa-desa, yang sebelumnya mungkin terbatas.
• Penguatan Ekonomi Lokal: Dengan uang yang berputar di daerah, ini dapat memperkuat ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja kecil, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
• Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah: Penyaluran BLT Kesra secara merata di seluruh Indonesia dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Tantangan dan Harapan

Meskipun memiliki potensi dampak positif, implementasi BLT Kesra juga tidak lepas dari tantangan.

• Inflasi Lokal: Peningkatan daya beli yang drastis di suatu daerah bisa memicu inflasi lokal jika pasokan barang tidak mencukupi. Pemerintah perlu memantau ini.
• Pengawasan Penyaluran: Memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan adalah tantangan berkelanjutan yang memerlukan pengawasan ketat.
• Keberlanjutan Program: Masyarakat juga berharap program seperti ini dapat berlanjut dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, BLT Kesra Rp900.000 bukan hanya sekadar bantuan, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang kompleks dengan harapan besar untuk membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

---

Disclaimer: Informasi mengenai jadwal pencairan, kriteria penerima, dan detail program BLT Kesra dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selalu rujuk pada sumber resmi Kementerian Sosial atau pemerintah daerah untuk informasi terbaru dan paling akurat. Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini dan bersifat umum.

---

FAQ Seputar BLT Kesra Rp900 Ribu

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering muncul terkait BLT Kesra Rp900.000.

Kapan BLT Kesra Rp900.000 akan cair?

BLT Kesra Rp900.000 dijadwalkan cair pada Juni 2026. Namun, tanggal pastinya bisa berbeda di setiap wilayah dan perlu dipantau melalui informasi resmi pemerintah.

Bagaimana cara mengetahui apakah saya termasuk penerima BLT Kesra?

Bisa mengecek status penerima melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data diri sesuai KTP dan domisili.

Apa saja syarat untuk menjadi penerima BLT Kesra?

Syarat utamanya adalah WNI, terdaftar dalam DTKS sebagai keluarga prasejahtera atau rentan miskin, bukan ASN/TNI/Polri/karyawan BUMN/BUMD, dan tidak memiliki penghasilan tetap yang cukup.

Apakah BLT Kesra ini dipungut biaya?

Tidak. Pencairan BLT Kesra tidak dipungut biaya apapun. Jika ada yang meminta uang atau imbalan, itu adalah indikasi penipuan.

Bagaimana jika saya memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DTKS?

Dapat mengajukan diri untuk didaftarkan atau memperbarui data di DTKS melalui kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.

Apa yang harus dibawa saat mencairkan BLT Kesra di Kantor Pos?

Harus membawa surat undangan pencairan dari desa/kelurahan atau Kantor Pos, KTP asli, dan Kartu Keluarga (KK) asli.

Bisakah dana BLT Kesra diambil melalui bank selain Himbara?

Umumnya, penyaluran dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Kantor Pos. Jika tidak memiliki rekening Himbara, dana akan disalurkan melalui Kantor Pos.

Bagaimana jika ada kendala saat proses pencairan?

Jika mengalami kendala, bisa menghubungi layanan pengaduan Kementerian Sosial atau datang langsung ke kantor dinas sosial di tingkat kabupaten/kota atau desa/kelurahan.

Apakah BLT Kesra ini diberikan setiap bulan?

BLT Kesra ini umumnya merupakan bantuan periodik atau insidentil, bukan bantuan bulanan rutin seperti program lainnya. Informasi mengenai periode penyaluran berikutnya akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

Mengapa nama saya tidak muncul saat cek bansos, padahal merasa layak?

Ada beberapa kemungkinan, seperti data belum terverifikasi di DTKS, ada perubahan kriteria penerima, atau data belum diperbarui. Disarankan untuk menghubungi kantor desa/kelurahan untuk menanyakan status data di DTKS.